Bansigom Donja keu Aceh

GUBERNUR DAN POLISI AGAR SEGERA MENGAMBIL ALIH KENDALI KEAMANAN DI ACEH

GUBERNUR DAN POLISI AGAR SEGERA MENGAMBIL ALIH KENDALI KEAMANAN DI ACEH
Rate this post

WAA News – Sabtu 07/02/2009

Press Conference
Menyikapi Kondisi Keamanan Terkini di Aceh

(LBH Banda Aceh, Koalisi NGO HAM, Gerak Aceh, KontraS Aceh, AJMI, ACSTF, Aceh Institute, Imparsial, LAKASPIA, )

Kekerasan kembali berlanjut, dalam dua hari ini terjadi dua kasus penembakan, pertama di Bireun dan kedua di Kaju-Aceh Besar. Kasus kekerasan sepanjang tahun 2008 dan awal 2009 semakin panjang, ini adalah catatan panjang kasus kekerasan di Aceh pasca MoU.

Kondisi kekerasan yang terus berlanjut di Aceh dikarenakan lemahnya kinerja Kepolisian dalam mengungkap kasus2 yang terjadi sebelumnya. Baik pelaku, pola maupun motif tindakan kekerasan ini. Kepolisian terkesan melakukan pembiaran.

Selain itu, dualisme wewenang pengelolaan keamanan di Aceh antara TNI dan Polri juga memberi ruang bagi in-efisiensi penjagaan keamanan di Aceh. Disisi lain pihak TNI terkesan lebih mendominasi ruang-ruang keamanan menjelang Pemilu 2009. Dalam salah satu media lokal di Aceh Danrem 011 Lilawangsa Eko Wiratmoko menyatakan bahwa TNI akan menyebar 5000 pasukan hingga ke desa-desa untuk membantu Polisi dalam mengamankan Pemilu 2009.

Perlu dikritisi bahwa mekanisme perbantuan TNI kepada Polri harus melalui keputusan politik pusat. Selama ini belum ada kebijakan departemen pertahanan maupun presiden yang terkait dengan perlakuan khusus dalam kebijakan pertahanan dan keamanan di Aceh, sehingga inisiatif yang dilakukan oleh jajaran KODAM Iskandar Muda bisa dikatakan sebagai tindakan diluar kewenangannya.
Keberadaan Partai Lokal dalam pemilu 2009 di Aceh harus dilihat sebagai pelajaran berharga dalam tradisi berdemokrasi di Indonesia bukan dianggap sebagai sebuah ancaman. Pengalaman Pilkada 2006 telah memperlihatkan kedewasaan berpolitik masyarakat Aceh, sehingga tidak dibutuhkan pengamanan yang berlebihan. Akan tetapi untuk meningkatkan akuntabilitas proses pemilu maka diperlukan adanya pemantau asing di Aceh.

Untuk itu Kami mendesak:
1. Kepada Kapolri untuk segera meningkatkan performance personelnya di Aceh. Kepolisian harusnya menjadi garda terdepan penegakan hukum.
2. Netralitas TNI dalam Pemilu 2009 sering dinodai oleh pernyataan-pernyataan berbau politik oleh pejabat TNI di Kodam Iskandar Muda. Hal ini jelas berada diluar koridor UU TNI dan UU Pertahanan dan tidak Sejalan dengan Statemen Panglima TNI mengenai netralitas TNI dalam pemilu 2009. Untuk itu Kepada Panglima TNI dan Menteri Pertahanan agar segera melakukan evaluasi gelar pasukannya di Aceh.
3. Kepada Gubernur Aceh untuk segera melakukan respon cepat terhadap semakin buruknya kondisi keamanan di Aceh. UU Pemerintahan Aceh Pasal 204 (3) dan (4). Bahwa dalam keadaan damai, maka pemerintah daerah memegang kendali keamanana teritorinya.
4. Kepada Pemerintah propinsi Aceh, partai lokal, dan segenap masyarakat Aceh untuk bahu membahu menjaga perdamaian di Aceh. Kontestasi menjelang Pemilu boleh saja, namun menjaga perdamaian adalah juga kepentingan yang lebih besar bagi kemanusiaan.
5. Meminta Presiden RI untuk segera mengundang pemantau asing untuk terlibat dalam pemantauan pemilu di Aceh.

Banda Aceh, 6 February 2008
Koalisi NGO HAM Aceh : Faisal Hadi
GeRAK Aceh : Askhalani
KontraS Aceh : Hendra Fadli
LAKASPIA : Khairil
AJMI : Hendra Budian

ACSTF : Aryos Nivada
LBH Banda Aceh : Hospinovizal Sabri
Imparsial : Swandaru
Aceh Institute : Fajran Zain

GUBERNUR DAN POLISI AGAR SEGERA MENGAMBIL ALIH KENDALI KEAMANAN DI ACEH
Rate this post
0

Loading Facebook Comments ...

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...