Bansigom Donja keu Aceh

Intimidasi dan Kekerasan dalam Pemilu adalah Pelanggaran HAM

Intimidasi dan Kekerasan dalam Pemilu adalah Pelanggaran HAM
Rate this post

WAA News – Selasa 03/03/2009

Siaran Pers & Launching

Masyarakat Sipil Pantau Pemilu Aceh

BANDA ACEH – Pemilu 2009 merupakan Pemilu pertama yang dilaksanakan di Aceh paska konflik. Pemilu 2009 di Aceh bukan hanya ajang untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif semata, tetapi juga merupakan bagian terpenting dari tahapan transisi Aceh pasca perdamaian terwujud yang akan menjadi garis demarkasi antara Aceh baru dan lama. Karenanya Pemilu 2009 di Aceh juga menimbulkan gairah demokarsi tersendiri bagi masyarakat yang berdampak pada kemajuan tatanan politik di Indonesia guna semakin mempererat ikatan persatuan dan kesatuan bangsa. Gairah demokrasi baru tersebut adalah dengan ikutnya partai politik lokal di Aceh sebagai kontestan dalam Pemilu 2009.

Keikutsertaan partai nasional dan partai lokal dalam Pemilu 2009 di satu sisi harus dimaknai sebagai agenda strategis transformasi politik Aceh dari konflik bersenjata menjadi kompetisi politik secara demokratis. Namun di sisi lain merupakan tahapan yang sangat rentan terhadap gesekan-gesekan kepentingan, ideologi dan cita-cita yang kerap merapuhkan rasa saling percaya antar entitas politik lokal dan nasional. Selain itu, banyaknya kontestan Pemilu di Aceh telah menciptakan tantangan yang semakin besar bagi pemerintah dan komunitas Aceh untuk menjamin terpenuhinya hak-hak politik bagi semua warga tanpa diskriminatif. Gesekan multi kepentingan antar kontestan dikhawatirkan menjadi celah baru menguatnya kembali konflik kekerasan di Aceh yang sangat mungkin untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh aktor-kator lain yang pesimis terhadap keberlanjutan perdamaian di Aceh tegasnya.

Intimidasi, kekerasan dan intervensi untuk memenangkan atau menghambat partisipasi orang untuk dipilih dan memilih baik yang dilakukan oleh organisasi masa, partai politik maupun aparat keamanan merupakan pelanggaran terhadap hak politik setiap warga negara. Hak politik diwujudkan dalam bentuk hak warga negara untuk turut serta memilih atau dipilih dalam pengisian jabatan-jabatan publik, baik di pemerintah atau eksekutif maupun badan perwakilan rakyat (legislatif) . Hak politik juga berarti keikut-sertaan rakyat dalam proses pengambilan keputusan publik secara sadar dan sukarela.

Konstitusi negara kita telah secara tegas mengatur tentang perlindungan terhadap hak politik warga negara, Undang-undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 3 menyatakan “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” dan pasal 28E ayat 3 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Jaminan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul juga ditegaskan dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 23 ayat 1 dan 2 serta pasal 24 ayat 1 dan 2. Demikian juga halnya dengan Kovenan Internasional Hak Sipil Politik yang menyatakan hak untuk berkumpul dan berserikat merupakan hak asasi manusia (pasal 21 dan pasal 22). Tidak ada pembatasan yang dapat dikenakan terhadap pelaksanaan hak ini kecuali yang ditentukan sesuai dengan hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, atau ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral umum, atau perlindungan atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain. Kovenan ini sudah diratifikasi oleh pemerintah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2005 sehingga sudah menjadi ketentuan hukum yang mengikat semua warga negara.

Dalam konteks Aceh jaminan terwujudnya hak-hak politik di satu sisi harus dijamin oleh negara yang menuntut adanya netralitas aparat keamanan dalam mengawal dan mengamankan Pemilu secara proporsional dan profesional. Disisi lain, kedewasaan para kontestan Pemilu dan rakyat pemilih untuk mendukung pelaksanaan Pemilu secara damai dan demokratis juga harus dikedepankan. Implementasi hak-hak politik akan terganggu apabila ditemukan adanya pihak-pihak yang melakukan pemaksaan untuk memilih salah satu partai, atau memaksa masyarakat untuk tidak memilih salah salah satu partai, baik yang dilakukan oleh kontestan Pemilu, aparat keamanan, pemerintah sipil maupun oleh organisasi masyarakat lainnya. Adanya provokasi, intimidasi, maupun teror yang ditujukan untuk mengacaukan pelaksanaan Pemilu 2009 serta adanya tindakan penyimpangan kewenangan, tugas dan fungsi oleh aparat keamanan dalam menjalankan tugasnya di lapangan.

Berangkat dari kondisi di atas, kami masyarakat sipil Aceh menginisiasi pembentukan Posko Masyarakat Sipil Pantau Pemilu Aceh. Posko ini nantinya akan melakukan pemantauan terbatas pada pelaksanaan Pemilu di Aceh dengan fokus kerja pemantauan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran hak-hak politik serta netralitas aparat keamanan dalam pelaksanaan Pemilu.. Apabila terdapat kondisi seperti yang kami gambarkan di atas, dapat dilaporkan kepada kami baik secara lisan dan tulisan melalui:

KOALISI NGO HAM ACEH
Jl. Sukarno Hatta No. 203 Desa Garot Kec. Darul Imarah Aceh Besar
Telp : 0651-47843, 0651-43269 atau SMS ke : 0812 6997 0079, 081269969959
Pelaksanaan Pemilu secara adil, jujur dan damai merupakan tanggung jawab kita bersama dan segala tindakan intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh siapapun merupakan pelanggaran terhadap hak politik warga negara.

Posko Masyarakat Sipil Pantau Pemilu Aceh:
KontraS Aceh, LBH Banda Aceh, Koalisi NGO HAM, ACSTF, LINA, Beujroh, Katahati Institute, Aceh Institute, GeRAK Aceh, AJMI, FAA, Radio Komunitas Suara Perempuan, People Crisis Center (PCC), SPKP HAM Aceh, KKP Aceh, Care Aceh

Juru bicara:
Faisal Hadi (08121691583)
Asiah Uzia (08126988959)

Perdamaian Berkeadilan untuk Aceh!

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Aceh
The Aceh Commission for Disappearances and Victims of Violence
Jl. Mujur No. 98 A, Lingkungan Raja Jalil, Gampong Lamlagang
Banda Aceh 23239 Indonesia Telp./Fax. +62-651-40625
Email: kontrasaceh_federasi@yahoo.com Website: www..kontras.org/aceh

Intimidasi dan Kekerasan dalam Pemilu adalah Pelanggaran HAM
Rate this post
0

Loading Facebook Comments ...

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...