Bansigom Donja keu Aceh

Pentingnya Monumen & Museum Perdamaian Aceh

Pentingnya Monumen & Museum Perdamaian Aceh
Rate this post
Tgk Ismuhdi Peusangan.

WAA News – Minggu 29/03/2009

JAKARTA – PARTAI POLITIK lokal telah memulai menunjukkan eksistensinya di tanoh Aceh, merebut suara untuk mewakili rakyatnya di Parlemen. Namun rakyat Aceh juga berhak untuk mendapat sekilas informasi tentang asal asul PARLOK, karena kenyataan hari ini begitu banyak pihak yang sedang berusaha mencuci otak rakyat, mempengaruhi para calon konstituen, dengan mengklaim semua mereka sebgai Pahlawan yang terlibat dalam Perdamaian Aceh.

Andai saja, di Aceh berdiri sebuah Monumen dan Museum Perdamaian Aceh, rakyat Aceh dapat berkunjung untuk melihat dari dekat apa yang sesungguhnya yang terjadi pada detik-detik menjelang penandatangan MoU (Momerandumof Understanding) Helsinki, tetapi jika monumen dan museum tersebut dibangun di Helsinki, Finlandia tentu tidak semua rakyat Aceh mampu menyewa jet pribadi untuk pergi kesana.

Perjuangan untuk meloloskan pembentukan partai politik lokal di Aceh ditempuh dalam perundingan yang berlangsung di Gedung Koningsted Helsinki sejak pukul 05.00 waktu Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 antara tim perunding dari GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang dipimpin oleh Perdana Menterinya yaitu Malik Mahmud Al-Haytar dan delegasi Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Hamid Awaluddin.

Gedung Koningsted merupakan kantor Crisist Management Initiative (CMI) yang dipimpin oleh mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari, lembaga yang memediasi pertemuan perundingan antara Pemerintah RI dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) untuk menyepakati penyelesaian konflik Aceh yang sudah berlangsung puluhan tahun lamanya.

Di sebuah kamar yang berada di lantai dua gedung tersebut yang ditempati oleh tim juru runding dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) seperti Munawar Liza Zainal, Shadia Marhaban, Teuku Hadi dan seorang penasehat negosiator GAM (Gerakan Aceh Merdeka), Damien Kingsbury. Sementara itu, tim delegasi Indonesia juga menempati
kamar di lantai yang sama di gedung tersebut. Namun mereka selalu bertemu di lantai dasar tempat diadakannya perundingan.

Dalampenantian dan pemantauan jalannya perundingan yang sedang berlangsung, tim juru runding GAM yang berada di kamarnya tampak gusar dan harap-harap cemas. Ini terjadi karena dalam pembahasan yang sedang dirundingkan menyangkut dengan klausul untuk pembentukan partai politik lokal di Aceh agar dimasukkan dalam perjanjian kesepakatan damai, MoU Helsinki.

Di saat perundingan berlangsung, mereka tetap melakukan komunikasi
dengan pihak GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang ada di Aceh dan di penjara pulau Jawa serta yang berada di luar negeri untuk menginformasikan perkembangan-perkembangan. Termasuk dengan Muhammad Nazar, mantan presidium SIRA (kini Wagub NAD) yang saat itu masih ditahan didalam penjara Lowok Waru, Malang, Jawa Timur terus memonitor jalannya perundingan dan memberikan dukungan serta saran-saran melalui sort messege (sms) kepada juru runding GAM (Gerakan Aceh Merdeka) di Helsinki. SIRA merupakan Sentral Informasi Rakyat Aceh yang gigih berjuang untuk dilakukan referendum bagi rakyat Aceh dan berhasil mengumpulkan dua juta rakyat Aceh dalam menuntut Referendum di Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh tahun 1998 silam. Dibalik jeruji besi, mantan presidium SIRA itu mengatakan kepada utusan dari Martti Ahtisaari bahwa, “SIRA akan menarik dukungan dari perundingan bila tidak ada partai lokal dalam MoU Helsinki”.

Dalam penantian mengenai hasil perundingan itu, tiba-tiba Malik Mahmud, Dr. Zaini Abdullah, Nurdin Abdurrahman, M. Nur Juli dan Bakhtiar Abdullah masuk kekamar. “Perundingan sudah selesai”. Kata Malik Mahmud dengan wajah muram dan meminta supaya barang-barang dikumpulkan karena besok mereka pulang. Munawar Liza dan keempat rekannya kaget dan bercampur sedih saat itu karena perundingan gagal.

Perundingan hari itu terjadi deadlock karena Pemerintah Indonesia menolak klausul partai politil lokal (parlok) untuk dimasukkan dalam MoU Helsinki. Para perunding dari GAM besok akan kembali ke Stockholm Swedia, tempat markas pimpinan tinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Demikian juga dengan delegasi Indonesia, mereka sempat mengancam akan kembali ke Indonesia jika GAM masih tetap ngotot agar klausul partai politik lokal agar dimasukkan dalam MoU.

Kegagalan perundingan yang tidak menemui kesepakatan untuk memasukkan pasal mengenai pembentukan partai politik lokal di Aceh dalam MoU, praktis membuat kedua pihak untuk menyelesaikan konflik Aceh mengalami jalan buntu. Dalam suasana gundah itu, kamar yang di tempati para juru runding GAM, tiba-tiba didatangi delegasi Indonesia Hamid Awaluddin (waktu itu sebagai Menteri Hukum dan HAM) dan Sofyan Jalil (Menteri Negara Infokom RI). Peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelumnya, sebab selama berlangsungnya perundingan mereka hanya bertemu di lantai dasar gedung tersebut, tempat berlangsungnya perundingan.

Kehadiran tim delegasi Indonesia ternyata membawa kabar baik. Setelah Hamid Awaluddin melakukan kontak telepon dengan Wakil Presiden RI Yusuf Kalla, yang terus memantau jalannya perundingan dari Indonesia.

“ Kita hari ini sudah mencapai kesepakatan besar. Pemerintah Indonesia sepakat jika klausul partai politik lokal Aceh dimasukkan dalam perjanjian MoU Helsinki.”, kata Hamid Awaluddin.

“Benar Pak Hamid. Kita harus mewujutkannya”, jawab Malik Mahmud dengan wajah cerah. Pembicaraan itu berlangsung di kamar juru runding GAM..

Akhirnya, sebuah kesepakatan dibuat. GAM dan Pemerintah RI sepakat bahwa partai politik lokal boleh dibentuk di Aceh.

Kesepakatan ini menjadi entry point atau pintu masuk bagi kedua belah pihak untuk menandatangani draf MoU itu keesokan harinya 16 Juli 2005. Sebulan kemudian, tepatnya 15 Agustus 2005, draf MoU itu resmi ditandatangani kedua belah pihak yang dimediasi oleh Martti Ahttisaari, ketua Crisist Management Initiative (CMI).

Usai penandatangan MoU Helsinki yang disaksikan jutaan ummat manusia dari seluruh penjuru dunia, seluruh negara donor mengirimkan ucapan selamat kepada Presiden SBY, menyatakan dukungan dan berkomitmen, bahwa akan segera membantu pencairan dana untuk merehabilitasi Aceh-Nias pasca Tsunami. Pundi-pundi kas negara pun mulai terisi oleh sumbangan negara donor, dan beberapa negara hanya menyumbang melalui penghapusan hutang luar negeri Republik Indonesia. “Itulah Aceh, dalam keadaan habis ditimpa bencana dahsyat saja masih mampu menjadi modal bagi republik untuk menghapus hutang luar negeri, apalagi diawal kemerdekaan.”

Kini, “Dalam kurun waktu empat tahun rehabilitasi dan rekonstruksi yang dikoordinasi dan dilaksanakan oleh BRR Aceh-Nias telah membangun 134 ribu unit rumah tinggal permanen, selain itu 3.600 kilometer jalan baru, 12 airport atau airstrip, 20 pelabuhan laut, hampir 1.500 unit sekolah termasuk 39.000 guru yang telah mengikuti pelatihan, 1.000 fasilitas kesehatan, 987 bangunan pemerintah, dukungan bagi 195 ribu unit UKM, dan 70.000 hektar lahan pertanian.”

Pembangunan kembali pasca tsunami oleh Badan Rehabilitasi dan Rekontrusksi Aceh dan Nias dengan total keseluruhan RP.61 triliun (enam puluh satu ribu milyar rupiah) yang bersumber dari Pemerintah dan juga lembaga donor luar negeri kesemuanya itu adalah Dana Takdziah(baca: uang kematian) atau santunan bagi keluarga yang ditinggalkan, meski masih banyak korban Tsunami yang belum mendapatkan rumah bantuan, karena banyak yang sebenarnya bukan korban Tsunami malah mendapatkan rumah bantuan dengan mudah, disinyalir termasuk pekerja bangunan asal luar aceh pun dengan sogokan sejumlah uang mendapatkan rumah bantuan yang sedianya dibangun kushus diperuntukkan bagi korban Tsunami, namun tidaklah mudah menjalankan sebuah proyek raksasa senilai RP.61 triliun tersebut.

Menurut SBY, perdamaian yang terbina secara damai antara Pemerintah Indonesia Bersama Gerakan Aceh Merdeka perlu kita jaga dan lanjutkan. “Kita tidak ingin lagi ada orang yang ingin merusak perdamaian di Aceh,” ungkap SBY. “Janganlah kita saling mencurigai, tapi marilah kita bersama untuk melanjutkan perdamaian Aceh yang telah kita bina ini,” tegas SBY di Lapangan Harapan Bangsa, Lhoong Raya, Banda Aceh (29/03).

Presiden SBY juga pernah berkunjung ke Aceh, Senin (23/2) untuk meresmikan 13 proyek yang telah selesai dikerjakan oleh BRR Aceh-Nias diantaranya, Taman International Aceh Thanks the World, Musium Tsunami Aceh, Pelabuhan Ulee Lheu Banda Aceh, Politeknik Aceh, Bendungan Keulileng Indrapuri, Kapal Motor Penyeberangan (KMP) BRR, dan Jembatan Krueng Keureuto Aceh Utara. Lalu Jembatan Cunda Lhokseumawe, SistemPenyediaan Air Minum (SPAM) Aceh Tenggara, SPAM Aceh Selatan, TerminalPenumpang Tipe A Banda Aceh, Stasiun Perum Damri beserta 28 Bus Damri dan Kantor Badan SAR Nasional (Basarnas) di Aceh. Namun penulis belum pernah mebaca, bahwa di Aceh telah dibangun Monumen dan Museum Perdamaian Aceh.

Masih menurut SBY, Aceh bisa dibangun pasca tsunami karena adanya PERDAMAIAN, jika perdamaian belum terjadi di Aceh maka belum tentu pihak luar mau bekerja membangun Aceh. “Kita berharap tidak ada lagi pihak di Aceh yang saling curiga sehingga perdamaian yang terjadi bisa rusak,” sebutnya..

SBY juga mengingatkan pemerintah Aceh agar mempergunakan anggaran daerah dengan baik dan anggaran tersebut lebih diutamakan untuk kesejahteraan rakyat Aceh,

“Saya ingatkan, jangan belanjakan anggaran yang diperuntukkan bagi rakyat untuk kepentingan pribadi pejabat Aceh,” ungkap SBY.

Menurut hemat penulis, daripada dana yang diperuntukkan bagi rakyat tetapi ujung-ujungnya dengan berbagai macam tipu daya akhirnya toh dipergunakan juga untuk kepentingan pribadi, lebih baik dana tersebut untuk membangun “Monumen dan Museum Perdamaian Aceh”. Inul Daratista yang seorang penyanyi dangdut saja punya Monumen Inul Ngebor di perumahan elit Pondok Indah, Jakarta Selatan, walaupun kecelakaan pengeboran oleh Lapindo Brantas di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur bukan karena kesalahan Goyang Ngebornya Inul.

Semoga kalimat PERDAMAIN tidak hanya menjadi mantera para politikus saja yang selalu berkomat kamit hendak menghipnotis dan membius ketika berhadapan dengan rakyat Aceh.

Ataukah, Monumen dan Museum Perdamaian Aceh telah direncakan untuk tidak dibangun, karena sesungguhnya, para pihak masih menyimpan dendam untuk menyelesaikan perang yang tertunda akibat teguran Allah melalui Tsunami ?

Jika pemerintahan Aceh tidak mampu membangun sebuah Monumen dan Museum Perdamaian Aceh, semoga saja ada pengusaha dan kontraktor yang selama ini menikmati keuntungan dari rehab rekon Aceh, terketuk hatinya untuk membangun sebuah TUGU PERDAMAIAN ACEH di Aceh, Sebagai tanda bahwa rakyat Aceh bukan saja jago dalam berperang gerilya, namun juga jago menjaga perdamaian. Wallahualam bissawab.

Penulis adalah Tgk Ismuhadi Peusangan Narapidana Politik Aceh yang ditahan di Pulau Jawa sejak tahun 2000

Pentingnya Monumen & Museum Perdamaian Aceh
Rate this post
0

Comments

comments


Comments to Pentingnya Monumen & Museum Perdamaian Aceh

Loading...

18. November 2017

Clear all